Sejarah

Berdasarkan peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera serta dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar.

Presiden Joko Widodo memperingatkan seluruh instansi kementerian/lembaga untuk menghentikan praktik pungutan liar (pungli) dan menunjuk menteri koordinator politik, hukum dan keamanan (menko polhukam) sebagai pengendali dan penanggungjawab terhadap kegiatan satgas sapu bersih pungutan liar (saber pungli).